Analisis Yuridis Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Korban Penyalahguna Narkotika di Tingkat Kepolisian

Abstrak

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama ini masih didominasi oleh pendekatan represif yang menempatkan penyalahguna sebagai pelaku kejahatan, sehingga kurang memperhatikan aspek pemulihan korban dan berdampak pada tingginya angka pemidanaan. Penelitian ini ingin menganalisis secara yuridis pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus korban penyalahguna narkotika di Tingkat Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pendekatan restorative justice dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menandai pergeseran paradigma penegakan hukum menuju keadilan yang menekankan pemulihan, kemanfaatan, dan keseimbangan. Prinsip partisipasi, tanggung jawab, serta pemulihan sosial dijadikan dasar penanganan perkara narkotika yang berorientasi pada penyembuhan. Pengaturan Restorative Justice juga diperkuat dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Mekanisme penerapannya diatur secara rinci dan dapat diterapkan dalam setiap tahapan, termasuk penyelidikan dan penyidikan (artinya di tingkap Kepolisian). Penerapan restorative justice oleh kepolisian dalam kasus penyalahgunaan narkotika merupakan inovasi penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kekeliruan penerapan, termasuk potensi penyimpangan dan penafsiran keliru yang menyamakan keadilan restoratif dengan rehabilitasi semata. Kompleksitas status pecandu sebagai pelaku sekaligus korban menambah tantangan implementasi. Lemahnya pengawasan dan perbedaan tafsir antar aparat turut menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan kriteria, penguatan pengawasan, dan sinergi antar lembaga agar restorative justice benar-benar mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan sosial.