SINKRONISASI NORMA TENTANG PENGHASILAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Abstrak

Perpajakan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional karena berperan sebagai sumber utama pendapatan negara. Pengertian penghasilan dalam konteks perpajakan menjadi sangat krusial karena menjadi dasar perhitungan dan pemungutan pajak.  Adanya Peraturan Perpajakan memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan kemanan dan penegakan hukum, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, dengan demikian akan meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  mengatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan, termasuk pengertian penghasilan yang dikenakan pajak. Ketentuan teknis pelaksanaan dan penjabaran lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 yang berfungsi sebagai turunan Undang-undang Pajak Penghasilan dalam menjelaskan mekanisme penghitungan penghasilan kena pajak disektor pertambangan. Pemahaman penghasilan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan harus memenuhi sinkronisasi peraturan perundangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait  pembentukan Peraturan Perundangan yang baik karena dapat mempengaruhi perhitungan dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Untuk itu diperlukan analisa bagaimana pemahaman penghasilan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dan bagaimana kaitannya dengan ketentuan dalam undang-undang, serta dampaknya terhadap pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Penerapan peraturan perpajakan harus sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam kata lain, peraturan yang tingkatnya lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan memiliki kekuatan untuk menggantikan atau menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah jika terdapat konflik atau bertentangan antara keduanya.